SURABAYA (Lentera)— Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun 2025 DPRD Surabaya memberikan sejumlah catatan penting, khususnya terkait layanan transportasi umum dan capaian pendapatan asli daerah (PAD).
Pansus menilai, masih ada pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi Pemerintah Kota (Pemkot), meski minat masyarakat terhadap transportasi publik menunjukkan tren peningkatan.
Anggota Pansus DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo mengatakan antusiasme warga dalam menggunakan transportasi umum sebenarnya semakin baik, namun kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas layanan yang optimal di lapangan.
Menurutnya, salah satu persoalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat adalah lamanya waktu tunggu di halte, meskipun jumlah armada yang dioperasikan Pemkot dinilai sudah lebih banyak.
“Animo masyarakat menggunakan transportasi publik itu meningkat. Tapi masih ada PR lain, seperti apakah rutenya sudah optimal, jalannya, fasilitasnya, dan haltenya. Itu juga menjadi catatan kami,” kata Cahyo, Senin (20/4/2026).
Ia menuturkan, sebelum menambah jumlah armada maupun membuka rute baru, Pemkot perlu melakukan kajian yang lebih komprehensif agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Menueut Cahyu, perbaikan transportasi umum akan berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan pada akhirnya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi kota.
“Ketika transportasi umum menjadi andalan masyarakat, maka perekonomian juga akan ikut naik,” ujarnya.
Selain persoalan armada dan halte, Pansus juga menyoroti belum optimalnya integrasi antar moda transportasi. Koordinasi dengan penyelenggara lain seperti PT KAI, menurutnya, masih perlu diperkuat, terutama untuk konektivitas dari terminal menuju stasiun maupun bandara.
“Ini yang perlu dioptimalkan lagi di rute-rutenya, termasuk akses menuju stasiun dan airport,” tambahnya.
Sebagai salah satu rekomendasi, Pansus mengusulkan adanya armada cadangan yang bisa dioperasikan pada jam-jam sibuk, seperti saat masyarakat berangkat dan pulang kerja.
Armada tersebut juga dapat difungsikan sebagai pengganti sementara apabila ada bus atau layanan Wara-Wiri yang sedang menjalani perawatan.
“Kami merekomendasikan ada transportasi umum cadangan untuk jam-jam tinggi, jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Selain itu juga sebagai cadangan apabila ada armada yang sedang servis,” jelasnya.
Tak hanya sektor transportasi, pembahasan LKPJ juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perhubungan. Cahyo menyebut, realisasi pendapatan tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan progres yang signifikan dibandingkan 2024.
Menurutnya, capaian tersebut sebenarnya cukup baik jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, namun masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
“Kalau dibandingkan kota lain sebenarnya cukup baik, tetapi kalau dibandingkan target masih cukup jauh. Itu menjadi catatan kami,” tuturnya.
Ia pun mendorong, optimalisasi potensi pendapatan dari sektor parkir, termasuk melalui evaluasi kepatuhan usaha-usaha besar terhadap kewajiban pajak parkir.
“Harus dicek apakah semua usaha, terutama usaha besar, sudah mengurus pajak parkirnya. Ini yang berhubungan dengan PAD dari sisi Dinas Perhubungan,” pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)
