JAKARTA (Lentera) - Penggunaan anggaran sekitar Rp113 miliar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk jasa event organizer (EO) menuai sorotan publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, angkat bicara menanggapi hal tersebut.
Menurutnya, sewa EO merupakan bagian dari strategi lembaga dalam membangun sistem dan mendukung pelaksanaan program nasional di fase awal pembentukan.
"Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional, BGN masih dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional," ujar Dadan dalam keterangan resminya, melansir Kumparan, Minggu (12/4/2026).
Dijelaskannya, dalam tahap awal, BGN belum sepenuhnya memiliki sumber daya internal yang siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional.
Menurut Dadan, penggunaan jasa EO dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan kegiatan berjalan profesional, terstandar, dan tepat waktu.
"EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional," jelasnya.
Tak hanya dari sisi teknis, penggunaan EO juga disebut berkontribusi dalam memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan lebih terstruktur.
"Hal ini memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis," kata Dadan.
Lebih lanjut, ia menegaskan kegiatan yang ditangani EO tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional. Termasuk di dalamnya kegiatan strategis seperti bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan guna meningkatkan keamanan pangan.
"Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial agar pesan yang disampaikan pemerintah efektif, menarik, dan berdampak luas," katanya.
Dadan juga menilai penggunaan EO lebih efisien dalam jangka pendek dibandingkan harus membangun kapasitas internal secara cepat, yang memerlukan waktu, biaya pelatihan, serta proses rekrutmen.
"EO hadir sebagai solusi jembatan agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," tegasnya.
Meski demikian, Dadan memastikan BGN tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran, termasuk dalam penggunaan jasa EO.
"Setiap pengeluaran dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal," pungkasnya.
Editor: Santi
.jpg)
