JAKARTA (Lentera) - Sekitar 290 ribu dosis vaksin campak disiapkan pemerintah untuk tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga medis (names) yang menjadi sasaran prioritas di tengah meningkatnya risiko penularan.
Hal ini dilakukan menyusul terbitnya izin perluasan indikasi vaksin Measles-Rubella (MR) untuk kelompok usia dewasa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Dengan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) ini, potensi penularan kepada kelompok berisiko tinggi, dalam hal ini para nakes, tentu meningkat. Mereka bekerja langsung dengan pasien sehingga memiliki risiko tinggi tertular," ujar Rizka, melansir laman resmi Kementerian Kesehatan RI, Jumat (10/4/2026).
Kemenkes mencatat sebanyak 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus campak tertinggi menjadi sasaran prioritas vaksinasi. Beberapa wilayah tersebut antara lain Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Tak hanya itu, vaksinasi juga menyasar 28.321 dokter umum dan dokter gigi yang tengah menjalani masa internship di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, kebutuhan vaksin untuk kelompok prioritas dewasa ini diperkirakan mencapai sekitar 290 ribu dosis.
Rizka memastikan, ketersediaan vaksin nasional dalam kondisi aman dan mencukupi. Hingga pekan ke-13 tahun 2026, stok vaksin MR tercatat mencapai 9,8 juta dosis atau cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 5,5 bulan ke depan.
"Kami menjaga agar stok di seluruh daerah tetap tersedia, namun tidak berlebihan agar tidak berisiko rusak. Pemantauan dilakukan melalui sistem SMILE dalam platform Satu Sehat Logistik yang memungkinkan pemantauan real-time hingga tingkat fasilitas kesehatan," jelasnya.
Di sisi lain, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan izin perluasan indikasi telah diberikan untuk sejumlah jenis vaksin, yakni MR, MMR, serta vaksin campak tunggal.
Vaksin tersebut diproduksi oleh Bio Farma bekerja sama dengan Serum Institute of India, serta produsen global seperti GlaxoSmithKline (GSK) dan Merck Sharp Dohme (MSD).
"Persetujuan ini melalui kajian ketat berbasis data ilmiah. Ini merupakan bentuk komitmen BPOM untuk memastikan setiap intervensi kesehatan memenuhi standar keamanan dan khasiat," ujar Taruna.
Editor:Santi
.jpg)
