JAKARTA (Lentera) - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026), di tengah rencana penerapan hemat energi bahan bakar minyak (BBM).
Melansir Kompas, dua pejabat yang terpantau hadir, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Keduanya datang secara terpisah dan langsung memasuki kompleks Istana tanpa memberikan penjelasan rinci terkait agenda rapat.
Airlangga Hartarto menyampaikan dirinya akan melaporkan hasil rapat yang sebelumnya digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pagi hari kepada Presiden. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut isi laporan tersebut.
"Kita akan lapor Pak Presiden dulu," ujar Airlangga singkat.
Sementara itu, Menkeu Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti agenda pembahasan dalam rapat siang tersebut. "Belum tahu," kata Purbaya.
Selain itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, juga terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, ia juga tidak memberikan keterangan kepada awak media terkait pembahasan yang akan dilakukan bersama Presiden.
Pemanggilan sejumlah pejabat ini berlangsung di tengah wacana pemerintah untuk menerapkan langkah efisiensi anggaran, menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Situasi tersebut dipicu oleh serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Pemerintah Indonesia disebut tengah mengkaji berbagai opsi kebijakan untuk meredam dampak ekonomi global, termasuk potensi kenaikan harga energi dan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pekerja swasta. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian global.
Skema WFH yang diusulkan, yakni penerapan satu hari kerja dari rumah dalam sepekan. Kebijakan ini disebut telah mendapatkan persetujuan dari para menteri terkait dan kini tinggal menunggu arahan langsung dari Presiden.
Editor:Santi,ist
.jpg)
