MALANG (Lentera) - Masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) dinilai dapat menempatkan posisi negara ini dalam situasi yang rawan. Khususnya terhadap tekanan geopolitik di tengah meningkatnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS).
Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Abdullah, S.Sos., M.Hub.Int., mengatakan kondisi ini berpotensi memunculkan tekanan diplomatik hingga ekonomi bagi Indonesia. Terutama karena Amerika Serikat berperan sebagai salah satu pemimpin utama dalam forum tersebut.
"Dengan masuknya Indonesia dalam BoP dan Amerika Serikat sebagai leader, Indonesia berada dalam konfigurasi yang rawan tekanan. Indonesia bisa menghadapi tekanan diplomatik, ekonomi, bahkan keamanan untuk menunjukkan keberpihakan," ujarnya, Jumat (6/3/2026).
Abdullah menjelaskan, dalam situasi konflik antar kekuatan besar, negara yang berada dalam jaringan kerja sama strategis berpotensi menghadapi ekspektasi politik tertentu. Apabila Indonesia dipersepsikan condong pada salah satu blok kekuatan, maka hubungan dengan blok lain berpotensi mengalami friksi.
Menurutnya, friksi tersebut dapat berdampak pada berbagai sektor kerja sama internasional. Mulai dari perdagangan, investasi, hingga hubungan pertahanan. Bahkan, dukungan politik Indonesia di berbagai forum multilateral juga berpotensi terpengaruh apabila persepsi keberpihakan muncul di tingkat global.
Di sisi lain, Abdullah juga mengingatkan sikap yang terlalu defensif atau ambigu dalam menyikapi konflik dapat berdampak pada kredibilitas Indonesia di kancah internasional.
"Jika terlalu ambigu, ada risiko Indonesia dinilai kurang berperan dalam menegakkan prinsip hukum internasional dan stabilitas global. Ini bisa mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten dengan politik luar negeri bebas dan aktif," tegasnya.
Selain aspek geopolitik, Abdullah menilai dinamika konflik Iran dan AS juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia.
Dijelaskannya, ketegangan yang berujung pada gangguan stabilitas energi global dapat mendorong kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok. Kondisi tersebut pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk kalangan mahasiswa.
"Biaya transportasi bisa naik, harga kebutuhan pokok meningkat, dan tekanan ekonomi keluarga bertambah," jelasnya.
Dalam jangka menengah, ia juga mengingatkan adanya potensi tekanan fiskal negara apabila pemerintah harus meningkatkan subsidi energi untuk menjaga stabilitas harga. Situasi tersebut dapat mempengaruhi alokasi anggaran di berbagai sektor publik.
Abdullah menilai sektor pendidikan termasuk yang berpotensi terdampak apabila beban anggaran negara meningkat secara signifikan, terutama dalam program beasiswa maupun pengembangan kapasitas mahasiswa.
Di sisi lain, ia juga menyoroti berkembangnya framing konflik Iran dan AS di ruang publik internasional. Menurutnya, konflik tersebut kerap dibingkai sebagai perang internal di dunia Islam antara Iran dan negara-negara Teluk Arab yang berkoalisi dengan Amerika Serikat.
Padahal, lanjut Abdullah, akar persoalan konflik tersebut lebih bersifat politik dan strategis dibandingkan ideologis atau keagamaan.
Dalam hal ini, Abdullah menekankan pentingnya peran akademisi dan perguruan tinggi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai dinamika konflik internasional.
Menurutnya, penyederhanaan konflik menjadi narasi ideologis berpotensi memicu polarisasi di masyarakat serta membuka ruang bagi munculnya kembali pemikiran ekstrem.
"Penting bagi kampus untuk menjelaskan bahwa ini persoalan politik internasional, bukan konflik ideologis semata. Edukasi publik harus dilakukan secara bijaksana agar tidak terjadi polarisasi," pungkasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
