SURABAYA (Lentera) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya sekaligus anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan pasar murah selama Ramadan, serta mengingatkan agar program tersebut tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah.
Hal ini disampaikan menanggapi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan 93 titik pasar murah yang tersebar di 31 kecamatan, untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus memastikan ketersediaan stok bagi masyarakat jelang Lebaran.
Menurutnya, pasar murah merupakan kewajiban pemerintah kota dalam memastikan pemerataan kebutuhan pokok bagi warga. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak sekadar menghabiskan stok tanpa kontrol yang jelas.
“Pengawasannya harus ketat, terutama soal antrean. Jangan sampai satu orang bisa mengantre lebih dari sekali atau ada praktik titip beli. Kalau hanya stok habis tapi tidak dikontrol siapa yang membeli, itu bisa tidak tepat sasaran,” ucap anggota dewan yang akrab disapa Buleks ini, Rabu (4/3/2026).
Ia juga menyoroti, jenis komoditas yang dijual dalam pasar murah. Buleks menegaskan, kebutuhan pokok seperti beras harus benar-benar dijual dengan harga terjangkau. Jika yang dijual beras premium dengan harga relatif tinggi, menurutnya program tersebut bisa melenceng dari tujuan awal.
“Kalau berasnya premium dan harganya mahal, itu bukan pasar murah. Nanti justru warga yang mampu ikut membeli karena harganya lebih rendah dari pasaran. Akhirnya tidak tepat sasaran. Kalau memang pasar murah, ya harus benar-benar murah,” tuturnya.
Selain aspek harga dan sasaran penerima, Buleks juga menilai pelibatan pelaku UMKM dan toko retail rumahan dalam program pasar murah dapat menjadi nilai tambah. Ia mencontohkan, kegiatan serupa di masa lalu bisa dikemas dengan menggandeng pedagang sekitar melalui subsidi CSR atau program lainnya agar dampaknya dirasakan lebih luas.
Terkait keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang saat ini menjual langsung produknya, termasuk dari rumah potong hewan, Buleks menyebut hal itu pada prinsipnya tidak menjadi persoalan. Namun, ia menekankan pentingnya pengendalian harga pasca-Lebaran.
“Setelah Lebaran, kontrol harga harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah kota dan OPD terkait, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, bagian perekonomian, BUMD, bahkan melibatkan LSM atau organisasi masyarakat yang peduli stabilitas harga pangan,” tegasnya.
Buleks juga menyoroti pengawasan kualitas dan takaran produk sembako. Ia meminta, agar timbangan beras dan volume minyak goreng dipastikan sesuai ketentuan. Termasuk produk dari Bulog, harus dijaga kualitasnya agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Walaupun selisihnya kecil, tetap harus diawasi. Jangan sampai kemasan tidak sesuai takaran atau kualitasnya sudah lama,” tambahnya
Meski demikian, Buleks mengapresiasi program Ramadan yang digelar pemerintah kota. Namun, ia kembali menekankan bahwa keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari ramainya pengunjung atau cepat habisnya stok, melainkan dari ketepatan sasaran dan kuatnya pengawasan di lapangan.
“Ramadan dan Lebaran ini momentum yang baik. Tapi pengawasan harus maksimal, agar semua benar-benar adil, merata, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)
