SURABAYA (Lentera) – Jumlah kepala keluarga (KK) di Surabaya yang belum terkonfirmasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terus menurun. Hingga pertengahan Februari 2026, angka yang semula mencapai 250.185 KK kini tersisa 181.867 KK setelah dilakukan verifikasi dan koordinasi lintas instansi.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, saat konferensi pers di kantor eks Humas Pemkot Surabaya, Kamis (19/2/2026). “Saya di 12 titik reses bicara DTSEN. Awalnya 250.185 KK yang tidak ditemukan. Setelah koordinasi dengan Dispendukcapil dan tindak lanjut per 20 Januari turun menjadi 197.594, lalu sekarang 181.867. Turun sekitar 15 ribu lebih,” kata Yona.
Menurutnya, jika dirata-rata, setiap hari terdapat sekitar 524 KK yang berhasil ditemukan dan diverifikasi. Proses pendataan ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai petugas survei lapangan.
“Kalau dihitung, setiap hari ditemukan 524 KK baru. Metode survei kita melibatkan ASN. Meski bukan surveyor profesional dan hanya dibekali pelatihan singkat, hasilnya cukup signifikan,” katanya.
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu menjelaskan, kendala terbesar berasal dari mobilitas penduduk. Banyak warga yang berpindah lintas kelurahan, antar kecamatan, bahkan keluar kota tanpa konfirmasi data kependudukan.
“Dari 181.867 KK yang belum ditemukan, paling banyak karena migrasi lintas kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan, atau luar kota yang tidak terkonfirmasi. Ada juga penolakan survei di kawasan perumahan klaster premium dan apartemen,” jelasnya.
Ia menambahkan, warga yang tidak terkonfirmasi dalam DTSEN berpotensi mengalami penertiban sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna mendorong proses validasi. “Ketika tidak terkonfirmasi dalam DTSEN, NIK bisa ditertibkan sementara agar ada respons dari yang bersangkutan untuk melakukan validasi,” tegasnya.
Dalam kegiatan reses, Yona juga menemukan banyak ketua RT dan RW yang belum memahami secara utuh program DTSEN. Padahal, keterlibatan perangkat lingkungan dinilai sangat krusial untuk mempercepat validasi data.
Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan surat resmi kepada seluruh ketua RT dan RW agar sosialisasi dilakukan secara masif. Di Surabaya terdapat 1.360 RW dan 9.149 RT yang dinilai bisa menjadi ujung tombak penyebaran informasi.
“Kalau kita melibatkan 1.360 RW dan 9.149 RT, ini akan menjadi dahsyat. Mereka bisa menyampaikan ke warganya untuk mengecek apakah sudah masuk DTSEN atau belum,” katanya.
Warga juga diminta memanfaatkan laman cekin.surabaya.go.id untuk memastikan status pendataan secara mandiri. Targetnya, validasi terhadap 1.026.192 KK di Surabaya dapat diselesaikan sebelum 31 Maret 2026 dengan jumlah data tidak ditemukan ditekan seminimal mungkin.
Ia optimistis percepatan akan terjadi apabila RT/RW aktif menyosialisasikan dan warga melakukan pengecekan mandiri, seperti saat penggunaan DPT Online pada masa pemilu. “Insyaallah sebelum 31 Maret bisa selesai. Kalau RT dan RW menyampaikan seperti dulu saat DPT Online, warga akan lebih cepat memastikan dirinya sudah masuk DTSEN atau belum,” pungkasnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
