SURABAYA (Lentera) — DPRD Jawa Timur menyiapkan terobosan untuk mengatasi persoalan sistem zonasi SMA di Surabaya yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono saat kegiatan reses di Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya.
Menurut Blegur, masalah zonasi merupakan persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun tanpa solusi yang jelas. “Ya, jadi masalah pendidikan ini di Surabaya ini hal yang klasik. Dari tahun ke tahun permasalahannya adalah zonasi. Sedangkan zonasi ini belum ada solusi,” ungkap Blegur, Jumat (13/02/2026).
Politisi Golkar tersebut menegaskan, penyelesaian zonasi membutuhkan langkah konkret dari seluruh tingkatan pemerintahan, mulai pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kota.
“Maka harus ada tindakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, untuk memikirkan terkait zonasi ini,” ujarnya.
Blegur menjelaskan, kewenangan pengelolaan SMA berada di tingkat provinsi. Di sisi lain, keterbatasan jumlah SMA Negeri di Surabaya membuat persaingan masuk sekolah negeri semakin tinggi, sementara mayoritas masyarakat memilih sekolah negeri karena biaya yang lebih terjangkau.
“Mengingat keterbatasan tempat atau sekolah SMA Negeri di Surabaya, ini juga akan memengaruhi. Dan rata-rata masyarakat ini ingin sekolah negeri, karena sekolah negeri murah,” jelasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan terobosan di sektor pendidikan. Salah satu opsi yang disampaikan adalah kolaborasi dengan sekolah swasta melalui skema beasiswa atau program kerja sama.
“Nah, untuk itu Pemerintah Provinsi harus membuat suatu terobosan-terobosan berkaitan dengan hal pendidikan tersebut. Semangatnya adalah pertama adalah mencerdaskan anak bangsa,” sambungnya.
“Kalau tidak bisa membangun sekolah-sekolah baru negeri, maka ya harus bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta. Bisa menggunakan beasiswa atau punya program-program bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak. “Sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan sekolah negeri,” imbuhnya.
Ia menambahkan, pemerataan pendidikan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Timur, terutama dalam menghadapi peluang investasi dan kompetisi tenaga kerja seiring posisi strategis provinsi sebagai Gerbang Nusantara dan penopang IKN.
“Kalau pendidikan bisa merata, bisa maksimal, maka akan dipastikan kualitas pendidikan dan kemampuan SDM ke depan ini lebih baik,” ujarnya.
“Oh iya, apalagi Jawa Timur mempersiapkan Gerbang Nusantara dengan adanya IKN. IKN diprediksikan tahun depan atau dua tahun lagi beroperasi,” katanya.
Menurutnya, masuknya investasi untuk mendukung operasional IKN berpotensi membuka lapangan kerja. “Kalau sudah orang investasi di Jawa Timur untuk men-support IKN, otomatis ini akan membuka lapangan pekerjaan,” jelasnya.
“Tetapi kalau tidak basic-nya dibuat, yaitu pendidikan, ya enggak akan berguna masyarakat kita. Akan kalah bersaing dengan masyarakat lainnya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
