SURABAYA (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat kemitraan dengan sektor perhotelan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) antara Pemkot Surabaya dan 38 hotel di Kota Pahlawan, yang digelar di Lobby Balai Kota Surabaya, Jumat (6/2/2026).
Kerja sama bertajuk Peningkatan Perekonomian Melalui Pemenuhan Kebutuhan Usaha dan Tenaga Kerja pada Hotel ini diarahkan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku UMKM dan warga lokal Surabaya menjadi pemasok kebutuhan operasional hotel, mulai dari bahan pangan hingga perlengkapan kamar.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan investasi di sektor perhotelan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan warga menjadi kunci pemulihan serta peningkatan ekonomi pascapandemi.
“Investasi harus memberi manfaat bagi warga. Hotel-hotel yang ada di Surabaya juga bisa menjadi sarana promosi berbagai kegiatan kota. Intinya, kita harus bersatu untuk meningkatkan okupansi dan menggerakkan ekonomi,” ujar Eri.
Eri menjelaskan, pihak hotel berkomitmen menyerap kebutuhan logistik dari UMKM dan warga Surabaya. Kebutuhan itu mencakup bahan pangan seperti daging ayam, daging sapi, telur, sayur-mayur, buah-buahan, hingga kebutuhan nonpangan seperti slipper dan perlengkapan hotel lainnya.
Berdasarkan data rekapitulasi Pemkot Surabaya, potensi kebutuhan hotel setiap bulan tergolong besar. Di antaranya 5,6 ton daging ayam, 600 kilogram daging sapi, 4,7 ton sayuran, 12 ton buah-buahan, 3.200 liter susu segar, 8 ton telur, 3,5 ton beras, 4,3 ton gula, 2,6 ton minyak goreng, serta sekitar 39.000 pasang slipper.
“Kebutuhan ini sangat besar dan menjadi peluang nyata bagi UMKM Surabaya untuk naik kelas,” jelas Eri.
Untuk memastikan kualitas produk, Pemkot akan mendorong dinas terkait melakukan kurasi serta pelatihan bagi UMKM agar mampu memenuhi standar yang ditetapkan pihak hotel. Eri menegaskan, negara harus hadir dalam membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, agar produknya memiliki daya saing.
“Sekarang tinggal bagaimana kita mampu memenuhi standar tersebut. Pemerintah harus mendampingi agar warga tidak mampu bisa meningkatkan kualitas produknya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, Puguh Sugeng Sutrisno, menyambut positif kerja sama ini. Ia menilai sinergi dengan Pemkot Surabaya memberikan kepastian dan stabilitas bagi industri perhotelan.
“Kami mengapresiasi dukungan Pemkot Surabaya, termasuk terkait revisi UMSK Surabaya 2026. Kebijakan ini memberi ruang bagi hotel untuk lebih stabil secara finansial sehingga bisa terus bersinergi dengan UMKM,” ujarnya.
Langkah kolaboratif merupakan sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
