JAKARTA (Lentera) - Rapat Pleno Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan Zulfa Mustofa sebagai penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, menggantikan posisi Yahya Cholil Staquf yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) malam.
“Penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu yang mulia Bapak K.H. Zulfa Mustofa,” ujar Rais Syuriyah PBNU, Muhammad Nuh merilis Antara, Rabu (10/12/2025).
Zulfa Mustofa sebelumnya merupakan Wakil Ketua Umum PBNU, akan mengemban jabatan baru hingga muktamar yang rencananya digelar pada 2026.
"Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU ini sebagai penjabat Ketua Umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan Muktamar yang Insya Allah akan dilaksanakan di 2026," ujarnya.
Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar mengatakan, rapat Pleno ini adalah bagian dari proses yang harus dilalui oleh Syuriyah untuk kembali menguatkan supremasinya di struktur PBNU.
"Alhamdulillah, malam ini sebagaimana kita maklumi adalah malam rapat Pleno sebagai proses-proses yang harus kita lewati untuk bagaimana kita sebagaimana awal kita sampaikan bahwa Syuriyah adalah merupakan owner dari Nahdlatul Ulama,” kata dia.
Dalam rapat pleno itu turut hadir Wakil Rais Aam Afifuddin Muhadjir, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar, Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis, Rais Syuriyah PBNU Nasaruddin Umar, Ketua PBNU Fahrur Razi.
Kemudian, Waketum PBNU Zulfa Mustofa, Ketua PBNU sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Bendum PBNU Gudfan Arif, dan jajaran petinggi PBNU lainnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf menanggapi rencana pleno yang diinisiasi Syuriyah PBNU di Hotel The Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam, dan menganggap forum tersebut tidak sah serta melanggar AD/ART organisasi.
“Secara aturan tidak bisa disebut pleno. Karena pertama, yang mengundang hanya Syuriyah dan itu tidak bisa. Karena pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidizyah. Yang kedua tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar,” ujar Gus Yahya di Jakarta mengutip Antara, Selasa (9/12/2025).
Gus Yahya memandang, pleno Syuriyah PBNU hanya manuver politik, apalagi dirinya tengah melakukan transformasi organisasi. Ia memandang ada pihak-pihak yang tidak suka perihal transformasi tersebut.
Ia menegaskan, secara De Facto dan De Jure, dirinya tetap menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Apabila ingin melengserkannya maka harus melalui mekanisme AD/ART organisasi yakni muktamar.
Dengan demikian, kata dia, rapat pleno yang akan menunjuk pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan dirinya, tidak sah.
“Bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum,” kata Gus Yahya.
Gus Yahya juga menegaskan, bahwa rapat pleno yang akan digelar ini sebelumnya mendapatkan penolakan dari kiai-kiai sepuh. Segala permasalahan yang terjadi di tubuh PBNU semestinya diselesaikan lewat musyawarah terbuka.
“Kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu (pleno) bertentangan dengan AD/ART, jadi ya kita lihat ini (pleno) sebagai manuver saja,” ujarnya.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
