SURABAYA (Lentera) – Ratusan jagal dan pedagang daging se-Kota Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Surabaya, Selasa (9/12/2025). Mereka menolak rencana relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya yang dinilai dilakukan tanpa dialog dengan para pihak yang terdampak langsung.
Koordinator Jagal dan Pedagang Daging Surabaya, Abdullah Mansyur, mengatakan selama proses pengambilan keputusan, pelaku usaha tidak pernah diajak berdiskusi atau diberi penjelasan detail terkait lokasi baru, desain fasilitas, maupun mekanisme perpindahan.
“Kita tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah diajak bicara soal tempatnya, blueprint-nya, denahnya. Tiba-tiba disodori bahwa tempat yang baru sudah dibangun,” kata Abdullah, Selasa (9/12/2025).
Ia juga mengingatkan adanya janji politik Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat masa kampanye yang menurutnya menyebut tidak akan memindahkan RPH. “Sebagai masyarakat kecil, kami menagih janji beliau. Saat kampanye dulu, beliau mengatakan tidak akan memindahkan RPH,” tegasnya.
Menurutnya, pemindahan RPH dari kawasan Pegirikan ke Tambak Osowilangun (TOW) berpotensi memutus mata pencaharian 500 hingga 1.000 orang yang bergantung pada operasional RPH Surabaya.
Dampak itu tidak hanya dirasakan jagal dan pedagang daging, tetapi juga pelaku usaha kuliner seperti soto, rawon, hingga penjual olahan tulang.
Ia menegaskan RPH Surabaya selama ini menjadi penopang utama rantai distribusi daging bagi berbagai sektor ekonomi, mulai dari hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga UMKM.
“Hampir seluruh distribusi daging Surabaya beredar ke berbagai sektor, bahkan sebagian ke luar daerah. Jika RPH berhenti beroperasi, perekonomian kota bisa terganggu,” kata Abdullah.
Apabila permintaan pembatalan relokasi tidak digubris, para pelaku usaha daging menyiapkan dua langkah besar. Pertama, aksi demonstrasi yang lebih masif dengan melibatkan sekitar 5.000 orang serta mengarak ekor sapi dari RPH menuju Balai Kota sebagai simbol penolakan.
Kedua, mogok kerja selama satu bulan yang mencakup penghentian proses pemotongan hewan dan distribusi daging ke seluruh Surabaya. “Ini bentuk keseriusan kami. Jika tidak didengar, kami akan melakukan aksi besar. Kami juga sepakat untuk mogok kerja selama satu bulan,” ujarnya.
Abdullah mengungkapkan beberapa pertemuan dengan dinas terkait, DPRD, hingga utusan wali kota belum pernah menghasilkan keputusan konkret. Ia menilai pemerintah tidak membahas substansi persoalan, yakni keputusan relokasi yang dianggap dilakukan secara sepihak.
“Kita sudah beberapa kali diajak bertemu, tapi tidak ada kejelasan. Kita merasa dipingpong. Pendapat dan tuntutan kami tidak pernah benar-benar dibahas,” katanya.
Para jagal dan pedagang daging berharap persoalan ini mendapat perhatian lebih luas dari Gubernur Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, hingga Presiden Prabowo Subianto, karena dampaknya dinilai langsung menyentuh masyarakat kecil dan stabilitas ekonomi kota. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
