SURABAYA (Lentera) – Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi sorotan utama dalam agenda reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditandai dengan berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Jatim dinilai menempati posisi strategis untuk mendapatkan manfaat nyata dari kehadiran Danantara, sebuah superholding investasi yang memayungi seluruh BUMN.
Hal ini mengemuka dalam Round Table Discussion (RTD) bertema, ‘Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?’ yang diselenggarakan oleh Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored di Hotel Wyndham, Surabaya, pada Selasa (2/12/2025).
Dibentuk di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Danantara yang memiliki arti Energi “Kekuatan Masa Depan Nusantara" menjadi tonggak arsitektur ekonomi modern. Lembaga ini bertugas mengelola aset strategis BUMN senilai sekitar USD900 miliar atau setara Rp14.700 triliun, potensi besar yang selama ini belum terkelola optimal.
Danantara hadir untuk memperkuat efisiensi bisnis, disiplin investasi, tata kelola modern, dan sinergi antar holding BUMN, sejalan dengan UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN. Reformasi ini memisahkan fungsi regulasi BUMN ke Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) dari fungsi komersial, mempercepat keputusan bisnis, dan mengarahkan investasi BUMN agar lebih fokus pada return dan value creation.
Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, menyebut Danantara berpotensi menjadi growth engine yang setara dengan sovereign wealth funds negara maju.
Jawa Timur menjadi episentrum sekaligus dipilih sebagai lokasi forum karena memiliki keunggulan fundamental, antara lain: Basis industri dan manufaktur terbesar di Indonesia Timur; Infrastruktur pelabuhan dan logistik strategis; Ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dinamis; Dan Pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas rata-rata nasional.
Menurut Akbar Faizal, struktur baru Danantara membuka peluang besar bagi Jatim, terutama dalam hal: Optimalisasi aset BUMN di daerah melalui skema investasi baru; Peningkatan signifikan peluang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan Mendorong industri lokal untuk masuk ke rantai nilai BUMN berskala nasional.
Diskusi strategis ini menghadirkan narasumber dari unsur pengambil kebijakan, akademisi, dan ekonom, yakni: Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak; Ketua Komisi XI DPR RI , Mukhamad Misbakhun; Dosen Ekonomi Islam FEB Unair, Prof. Dr. Imron Mawardi, S.P., M.Si; Pakar Ekonomi, Ferry Latuhihin.
Diskusi dipantik oleh peneliti Nagara Institute, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H dan Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H, serta dipandu oleh Dr. Akbar Faizal, S.H., M.Si.
Fokus pembahasan dalam RTD ini menekankan pada pentingnya Optimalisasi Dividen dan Aset BUMN yang selama ini tidak aktif, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses bisnis BUMN.
Hasil RTD ini akan menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan resmi yang akan disampaikan Nagara Institute kepada Presiden Prabowo Subianto dan manajemen Danantara, sebagai upaya mengawal agar agenda reformasi BUMN benar-benar memberi manfaat merata bagi daerah.
“Indonesia memiliki peluang besar dan Danantara adalah salah satu kuncinya,” tutup Akbar Faizal. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
