Kisah di Balik Penyegelan SDN Tamberu 2 Pamekasan, dari Sengketa Lahan hingga MBG Dibagi di Luar Pagar

PAMEKASAN (Lentera)-Sebanyak 111 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di rumah-rumah warga dan tenda darurat setelah gedung sekolah mereka disegel oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan.

Penyegelan dilakukan pada Minggu (19/10/2025) oleh seorang warga bernama Ach Rasyidi, yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik tanah tempat gedung SDN 2 Tamberu berdiri.

“Selain belajar di rumah warga, sebagian siswa mulai hari ini terpaksa juga belajar di tenda darurat penanggulangan bencana,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Mohammad Alwi.

Sudah dua kali disegel

Menurut Alwi, penyegelan ini bukan yang pertama kali terjadi. Kasus serupa juga pernah terjadi pada Juni 2024.

Saat itu, penyegelan sempat dibuka setelah Pemkab Pamekasan berjanji memberikan ganti rugi lahan kepada pihak ahli waris. K

“Saat ini, saudara Rasyidi yang merupakan ahli waris dari pemilik tanah sebelumnya kembali melakukan penyegelan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu para siswa terpaksa belajar di rumah warga dan di tenda darurat,” ujar Alwi.

Ia menegaskan, Disdikbud Pamekasan terus berupaya melakukan negosiasi agar segel dapat dibuka dan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan normal.

“Kami juga sudah melaporkan kasus ini ke Pemprov Jawa Timur agar ada solusi terbaik, terutama terkait keberlangsungan proses belajar siswa,” katanya.

Siswa Belajar Daring dan Distribusi MBG di Luar Pagar Sekolah

Selama gedung sekolah disegel, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dan di beberapa rumah warga.

Sementara, program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa tetap berjalan seperti biasa, meskipun distribusinya dilakukan di luar pagar sekolah.

Berdasarkan pantauan di lapangan, siswa datang ke sekolah tanpa mengenakan seragam hanya untuk mengambil jatah menu MBG yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Darul Arqom.

Mereka membawa wadah makanan dari rumah untuk memindahkan makanan sebelum dibawa pulang.

“Sampai hari ini anak saya belum bisa bersekolah karena pintu pagar masih tertutup,” ujar salah satu wali murid, Juhairiyah, Selasa pagi. “Jam tujuh pagi anak-anak tetap diminta datang ke sekolah untuk mengambil makanan. Setelah itu mereka langsung pulang,” tambahnya.

Ia berharap penyegelan ini segera berakhir agar anak-anak bisa kembali belajar di ruang kelas seperti semula.

“Kami masih menaruh harapan besar masalah ini segera terselesaikan dan siswa bisa belajar normal lagi,” ucapnya, mengutip dari Kompas, Rabu (22/10/2025).

SPPG Tetap Salurkan Makanan untuk 111 Siswa

Kepala SPPG Yayasan Darul Arqom, Hayyah, mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah begitu mendengar kabar penyegelan.

“Saat itu saya langsung menghubungi kepala sekolah. Kami tetap diminta untuk mengirim menu MBG seperti biasa,” kata Hayyah.

Menurutnya, sebanyak 111 porsi makanan tetap dikirim setiap hari sesuai ketentuan program MBG, dari kelas 1 hingga kelas 6.

“Soal teknis pendistribusiannya kami pasrahkan kepada pihak sekolah untuk mengatur di lokasi. Yang penting, anak-anak tetap mendapatkan haknya,” ujarnya.

Sekolah Masih Tunggu Mediasi Pemerintah

Kepala SDN 2 Tamberu, Angga Dyan Kristiawan, membenarkan bahwa untuk sementara kegiatan belajar dilakukan secara daring.

“Sementara daring, kami masih menggelar rapat sekarang,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.

Sementara itu, salah satu ahli waris, Ach Rosyidi, menyatakan hingga kini belum ada koordinasi dari pihak sekolah maupun pemerintah daerah terkait penyelesaian sengketa lahan tersebut.

“Kami mendengar ada rapat tentang penyegelan ini, tapi kami tidak dilibatkan,” ujar Rosyidi.

Ia menegaskan bahwa segel tidak akan dibuka sebelum ada solusi dan kesepakatan resmi dari pemerintah. Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikbud Pamekasan, Taufik Hidayat, mengatakan persoalan ini masih dalam proses mediasi.

“Silakan minta keterangan ke kepala dinas. Sekarang masih ada rapat soal penyegelan ini,” katanya.

Namun, upaya konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Disdikbud Pamekasan, Mohammad Alwi, belum membuahkan hasil. Saat dihubungi melalui nomor ponselnya, sambungan telepon tidak tersambung (*)

Editor: Arifin BH