SURABAYA (Lentera) -Pemerintah China kembali mengguncang jajaran militernya. Sebanyak sembilan pejabat tinggi, termasuk He Weidong, wakil ketua Komisi Militer Pusat (CMC) dan jenderal berpangkat tertinggi kedua di negara itu, resmi dikeluarkan dari Partai Komunis dan militer.
Langkah tegas ini diumumkan oleh Kementerian Pertahanan pada Jumat (18/10/2025) dan menandai babak baru dari kampanye antikorupsi besar-besaran yang digagas Presiden Xi Jinping sejak 2012.
Menurut laporan Independent, Sabtu (18/10/2025), Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Zhang Xiaogang mengatakan, para jenderal tersebut melakukan pelanggaran serius yang melibatkan jumlah uang sangat besar.
Kasus ini telah diserahkan ke jaksa militer untuk penyelidikan lebih lanjut.
Daftar 9 jenderal yang dipecat karena korupsi
He Weidong terakhir terlihat di depan publik pada Maret lalu, tanda yang kerap menjadi sinyal awal bahwa seorang pejabat sedang berada dalam masalah.
Ia dikenal sebagai salah satu dari 24 anggota Politbiro, lembaga tertinggi kedua Partai Komunis setelah Komite Tetap Politbiro.
Sebelum menjabat di CMC, He memimpin Komando Teater Timur, unit militer strategis yang bertanggung jawab atas operasi di sekitar Taiwan, kawasan yang sensitif secara geopolitik.
Selain He, pejabat penting lain yang dicopot adalah Miao Hua, direktur Departemen Kerja Politik CMC yang telah lebih dulu diselidiki sejak November tahun lalu.
Dari sembilan pejabat yang dipecat, delapan di antaranya merupakan anggota Komite Sentral Partai Komunis, menunjukkan betapa dalamnya akar dugaan korupsi di tubuh militer.
Sembilan pejabat tersebut adalah:
- He Weidong - Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC)
- Miao Hua - Direktur Departemen Kerja Politik CMC
- He Hongjun - Wakil Direktur Eksekutif Departemen Kerja Politik CMC
- Wang Xiubin - Wakil Direktur Eksekutif Pusat Komando Operasi Gabungan CMC
- Lin Xiangyang - Komandan Teater Timur
- Qin Shutong - Komisaris Politik Angkatan Darat
- Yuan Huazhi - Komisaris Politik Angkatan Laut
- Wang Houbin - Komandan Pasukan Roket
- Wang Chunning - Komandan Pasukan Polisi Bersenjata.
Prioritaskan loyalitas dan citra bersih partai
Kampanye antikorupsi menjadi ciri khas kepemimpinan Xi Jinping sejak ia naik ke tampuk kekuasaan.
Ribuan pejabat telah ditindak, termasuk sejumlah tokoh berpengaruh dan pesaing politik di dalam partai.
Namun, langkah ini bukan hanya soal pemberantasan korupsi. Bagi banyak pengamat, kampanye tersebut juga berfungsi memperkuat loyalitas terhadap Xi di kalangan pejabat militer dan partai.
“Pelanggaran ini bersifat serius dan berdampak sangat merugikan,” tegas Zhang Xiaogang tanpa merinci pelanggaran yang dimaksud.
Pengumuman pemecatan ini datang hanya beberapa hari sebelum Komite Sentral Partai Komunis menggelar pertemuan besar di Beijing untuk menetapkan arah kebijakan nasional lima tahun ke depan.
Langkah terbaru ini menambah panjang daftar pejabat militer yang tumbang dalam skandal korupsi.
Tahun lalu, dua mantan menteri pertahanan, Li Shangfu dan Wei Fenghe, juga dikeluarkan dari partai atas tuduhan serupa.
Gelombang pembersihan di tubuh militer mempertegas pesan Xi, tak ada posisi yang kebal dari jerat disiplin partai.
Bukan sekadar kebijakan antikorupsi
Dikutip dari BBC, Sabtu (18/10/2025), sembilan pejabat tinggi militer ini sebagian besar berpangkat jenderal bintang tiga dan anggota Komite Sentral Partai Komunis.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (18/10/2025), mereka diduga melakukan pelanggaran keuangan serius yang melibatkan jumlah uang dalam skala besar.
Meski pemecatan ini disebut sebagai bagian dari kampanye antikorupsi, para analis menilai langkah ini juga sarat dengan muatan politik.
Langkah pembersihan tersebut diumumkan menjelang Sidang Pleno Keempat Komite Sentral Partai Komunis, yang akan dimulai pada 20 Oktober mendatang.
Dalam pertemuan besar itu, partai berencana membahas arah pembangunan ekonomi nasional serta penunjukan anggota baru di tubuh partai.
Menurut Neil Thomas, peneliti politik China di Asia Society Policy Institute, langkah Xi Jinping menyingkirkan kader yang dianggap korup atau tidak loyal merupakan bagian dari apa yang ia sebut sebagai “revolusi diri” Partai Komunis China.
Tujuannya adalah menciptakan organisasi yang bersih, disiplin, dan efektif, agar partai mampu mempertahankan kekuasaan tanpa batas waktu. Namun, Thomas juga menilai strategi ini membawa konsekuensi.
“Pembersihan semacam ini bisa memperlambat inisiatif dan membuat sistem pemerintahan menjadi lebih kaku,” ujarnya, mengutip Kompas.
“Itulah harga yang harus dibayar oleh kekuasaan Xi, sistem menjadi lebih bersih dan patuh, tetapi juga lebih berhati-hati, bahkan terkadang rapuh,” terangnya.
Pengamat kini menantikan siapa saja yang akan hadir dalam sidang pleno mendatang.
Menurut Thomas, jumlah peserta yang berkurang bisa menjadi indikator paling jelas tentang seberapa luas pembersihan yang tengah berlangsung di lingkar kekuasaan Xi (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
