MALANG (Lentera) - Kabupaten Malang digelontor dana bantuan sebesar Rp300 miliar, dari Alliance to End Plastic Waste (AEPW) pada tahun 2026 mendatang.
Bantuan berskala internasional tersebut, bakal digunakan untuk mengatasi pengelolaan sampah melalui Program Bersih Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, menyampaikan bantuan tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah dan pengadaan alat transportasi pendukung.
"Rp300 miliar itu dari AEPW, berupa fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), alat transportasi, kendaraan, serta beberapa instrumen pendukung seperti arm roll truck," ujar Avi Ahmad Dzulfikar Nurrahman, dikutip pada Rabu (15/10/2025).
Dijelaskannya, dana hibah senilai Rp300 miliar itu nantinya akan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sementara Pemkab Malang berperan sebagai penerima manfaat dari program tersebut.
"Bukan langsung Pemkab, jadi anggarannya berada di Kementerian PU. Nah kami hanya sebagai penerima, sedangkan sumber dananya berasal dari AEPW," katanya.
Avii menambahkan, sebagian dari dana tersebut akan digunakan untuk membangun dua TPST baru di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Paras dan TPA Talangagung. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengolahan sampah terpadu di wilayah Kabupaten Malang.
Selain membangun fasilitas baru, bantuan tersebut juga akan digunakan untuk pengadaan alat transportasi yang mendukung distribusi sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke TPA.
Dengan adanya tambahan armada, katanya, diharapkan proses pengangkutan dan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efisien.
"Kalau secara jadwal memang kami ikut kegiatannya di tahun 2026. Namun ada beberapa dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, termasuk penyesuaian dengan timeline dari Kementerian PU," jelas Avi.
Di sisi lain, Pemkab Malang bersama DPRD Kabupaten Malang berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Program Bersih Indonesia. Dengan menyiapkan anggaran operasional melalui APBD. Dukungan ini disebut sebagai bentuk komitmen daerah dalam memperkuat keberlanjutan program bantuan internasional tersebut.
"Itu sudah menjadi komitmen bersama. Ketika nanti ada dukungan bantuan yang lebih besar, sesuai rencana tahun depan senilai Rp300 miliar, maka dari sisi operasional dan beberapa instrumen pendukung akan kita bantu lewat APBD," beber Avi.
Ia menyebut, dukungan anggaran operasional yang akan disiapkan Pemkab Malang diperkirakan mencapai minimal 10 persen dari total dana hibah yang diterima. Artinya, sekitar Rp30 miliar akan dialokasikan untuk menopang operasional dan kegiatan pelaksanaan program di lapangan.
"Ya, kalau dari total anggaran Rp300 miliar itu minimal 10 persen. Sudah, sudah kami kita siapkan Rp30 miliar untuk mendukung program dan operasional tersebut," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
