JAKARTA (Lentera) - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI meminta gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya, terhadap 5 anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan oleh partainya. Pihaknya telah mengirimkan surat ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI.
Adapun lima anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar. Mereka dinonaktifkan oleh partainya karena mencermati dinamika protes dari publik.
"Kita bicara gaji kita hentikan. Kita minta kepada Sekjen untuk dihentikan gajinya," kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Dia mengatakan bahwa penonaktifan sejumlah anggota DPR RI itu pun sudah masuk ke meja MKD melalui pimpinan DPR RI. Maka selain soal gaji, dia mengatakan MKD juga akan mendalami masalah-masalah yang menimpa para anggota DPR nonaktif tersebut.
"Yang lima sudah dinonaktifkan oleh partai, bisa bertambah. Nanti kita lihat," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan anggotanya dari Senayan imbas adanya sorotan dan tuntutan dari publik. Wakil rakyat yang dinonaktifkan itu mulai dari anggota biasa, pimpinan komisi, hingga Pimpinan DPR RI.
Diketahui, kediaman sejumlah wakil rakyat itu pun dijarah dan dirusak oleh kelompok masyarakat, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya. Selain rumah para legislator, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut dijarah.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
.jpg)
