SURABAYA (Lentera) — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso menekankan pentingnya adaptasi Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kebijakan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar), yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.
Kebijakan ini menghapus sistem kelas pada layanan rawat inap, sehingga seluruh rumah sakit harus menyesuaikan diri agar tetap mampu memberikan pelayanan yang optimal.
Menurut Cahyo, penyesuaian ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan rumah sakit pemerintah tetap mampu melayani pasien dengan baik dan sekaligus meningkatkan mutu layanan kesehatan.
“Kabijakan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) yang menghapus sistem kelas pada BPJS Kesehatan untuk layanan rawat inap, harus segera diadaptasi oleh semua Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tetap memiliki kemampuan dalam melayani pasien serta mampu meningkatkan mutu layanan,” ungkap Cahyo, Rabu (3/9/2025).
Politisi Gerindra ini menyoroti potensi dampak negatif yang mungkin timbul jika adaptasi KRIS tidak dilakukan secara tepat. Salah satunya adalah meningkatnya antrean pasien di rumah sakit pemerintah, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
“Selain itu, agar penetapan KRIS ini tidak menyebabkan antrean pasien semakin tidak terkendali pada Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Cahyo.
Untuk itu, Komisi E merekomendasikan agar pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap alokasi anggaran rumah sakit. Dana tersebut perlu diprioritaskan untuk pengembangan fasilitas dan penambahan kamar pasien agar sesuai dengan standar minimum pelayanan rawat inap bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Oleh karena itu, Komisi E merekomendasikan agar alokasi anggaran bagi semua Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur diprioritaskan untuk pengembangan dan penambahan kamar pasien sesuai dengan standar minimum untuk pelayanan rawat inap peserta Jaminan Kesehatan Nasional,” tegas Cahyo.
Menurut Cahyo, langkah ini diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi rumah sakit pemerintah, sehingga kualitas pelayanan kesehatan di Jawa Timur tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan akses pelayanan rawat inap yang layak.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
